Implementation of the Use of Digital Evidence in Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure Law
Implementasi Penggunaan Digital Evidance pada Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.64272/xwfbzm28Keywords:
electronic evidence, criminal procedure law, KUHAP reform, criminal evidenceAbstract
Indonesia's criminal procedural evidence system has changed dramatically due to information technology. This paper examines the use of electronic evidence in criminal proceedings and the normative, technological, and institutional barriers that hinder its use. This study employed a normative, statutory, contextual, and case-based juridical approach. Data were obtained from a literature review of relevant laws, legal literature, and court decisions. The research findings indicate that Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) legitimizes electronic evidence. Because the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not specifically regulate electronic evidence, its enforcement is currently difficult. The lack of national operational standards and the weak digital forensic skills of law enforcement officers hinder the authentication and validation of digital data. To optimize the use of digital evidence, an update to the KUHAP is needed that comprehensively regulates the procedures for collecting, verifying, and presenting electronic evidence, along with strengthening human resource capacity and developing digital forensic laboratories throughout Indonesia. These reforms are expected to create a modern criminal justice system that is adaptive to technological advances and guarantees the principles of justice and legal certainty.
Downloads
References
Adhigama, A., Budiman, A., & Penulis lainnya. (2021). Mengatur ulang kebijakan pidana di ruang siber. Institute for Criminal Justice Reform.
Ahmad, R. (2024). Efektivitas hukum sistem pembuktian alat bukti elektronik dalam ranah pemeriksaan bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Res Justitia.
Andi, H. (2014). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Andi, H. (2020). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.
Army, E. (2020). Bukti elektronik dalam praktik peradilan. Sinar Grafika.
Bambang, W. (2024). Peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 54(2), 239–248.
Budiman, A. A., & Penulis lainnya. (2021). Mengatur ulang kebijakan pidana di ruang siber. Institute for Criminal Justice Reform.
Denny, I. (2022). Tantangan penegakan hukum di era digital. Jurnal Hukum dan Teknologi, 3(1), 51–59.
Dewi, A. (2021). To overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence. Jurnal Hukum Peratun, 3(2), 97–110. https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110
Efa, L. F. (2009). Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Makalah Seminar Terbatas, Mahkamah Agung RI, Bandung.
Hasnawati, & Mohammad, S. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1207–1215.
Josua, S. (2017). Syarat dan kekuatan alat bukti elektronik. Hukumonline.com.
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik
Lilik, M. (2012). Hukum acara pidana (Normatif, teoretis, praktik, dan permasalahannya). Alumni.
Marsudin, N., & Ismail, R. (2020). Eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan Indonesia. Kencana.
Marsudi, N. (2021). Rekonstruksi hukum acara pidana dalam perspektif bukti elektronik. Prenadamedia Group.
Nelson, R. (2022). Analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Lex Privatum, 10(5).
Riyanto, R. B. (2021). Bukti elektronik dalam proses peradilan pidana di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ridwan Harun (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.







